Artikel

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM MASA TRANSISI

Oleh : Kuswanto Sumo Atmojo


Sudah dua tahun lebih UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dibatalkan oleh MK, belum terlihat tanda-tanda kapan akan terbit undang-undang penggantinya. Dikhabarkan bahwa Naskah Akademik RUU SDA diserahkan oleh Menteri PUPR kepada DPR melalui Komisi V sebagai bahan bagi DPR untuk menyusun RUU tersebut (Kompas 6//1/17). Rupanya RUU SDA akan dijadikan prakarsa DPR sehingga bola kini berada di tangan DPR untuk menyiapkan pengganti UU SDA yang dibatalkan.
Sementara itu untuk mengisisi kekosongan hukum di bidang sumber daya air, selain UU No 11/1974 yang diberlakukan kembali, sudah diterbitkan dua PP dan belasan Peraturan Menteri PUPR guna menjaga kesinambungan program yang telah berjalan. Bidang sumber daya air sudah sangat jauh berkembang dalam situasi yang jauh lebih kompleks sehingga tak mungkin lagi mengandalkan UU No 11/1974. Dalam masa transisi sampai terbit undang-undang pengganti, dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh MK.
Jika dicermati, substansi dalam peraturan-peraturan baru jauh melampaui hal-hal yang diatur dalam UU No 11/1974, meskipun secara formal UU tersebut tetap menjadi rujukan dalam pertimbangan hukumnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar substansi yang diatur dalam peraturan-peraturan baru mengambil dari UU SDA yang dibatalkan dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai contoh sederhana, terminologi yang digunakan dalam peraturan-peraturan baru sebagian besar mengambil dari UU yang dibatalkan. Selain itu ketentuan-ketentuan menyangkut pengusahaan sumber daya air dan pengembangan air minum (SPAM) nyaris tak berbeda kecuali pada hal-hal yang ditetapkan sebagai pembatasan-pembatasan dalam pengusahaan air oleh MK.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sampai sejauh mana dapat diatur hal-hal dalam peraturan pelaksanaan tanpa landasan yang jelas dalam undang-undang. Sejumlah ketentuan yang diputuskan oleh MK menyangkut prinsip penguasaan negara atas air dan pembatasan pengusahaan air misalnya, merupakan materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Namun dalam PP baru yang dibuat, ketentuan tersebut dikutip seolah-olah mengandaikan Putusan MK sebagai dasar hukum seperti undang-undang.
Efektivitas peraturan-peraturan transisional tersebut juga mengundang kerawanan, khususnya dari aspek kekuatan hukum. Di luar dua PP yang telah diterbitkan, seluruh peraturan baru yang diterbitkan merupakan Peraturan Menteri PUPR yang bersifat teknis. Implementasi peraturan-peraturan tersebut di tingkat daerah dapat dipersoalkan karena belum didukung peraturan daerah yang diperlukan khususnya bagi penegakan hukum (law enforcement) yang lebih spesifik dan aktual. Sementara hampir seluruh peraturan daerah terkait SDA sebelumnya telah dibatalkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Hal lain yang memerlukan pemikiran kembali adalah implementasi dari keharusan negara untuk memenuhi hak rakyat atas air. Keharusan ini ditegaskan oleh MK sebagai salah satu pembatasan dalam pengusahaan air. MK mengaitkan keharusan negara tersebut dengan pengakuan akses terhadap air sebagai hak azasi tersendiri dimana perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Mengutip Putusan MK sebelumnya terhadap UU SDA, akses terhadap air yang dimaksud adalah akses terhadap air minum sebagai bagian dari hak azasi atas kesehatan yang baik.
Sebagai hak azasi, kebutuhan air minum merupakan kebutuhan mutlak untuk hidup yang pemenuhannya merupakan perwujudan peran dan tanggung jawab sosial negara cq pemerintah, terlepas dari kepentingan-kepentingan pemanfaatan air sebagai benda bernilai ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan air minum sebagai hak azasi rakyat pada prinsipnya merupakan upaya bersifat sosial tanpa motif ekonomi, dus bukan bentuk aktivitas pengusahaan air yang berorientasi mengejar keuntungan. Namun dalam praktek, melanjutkan konsepsi Sistem Pengembangan dan Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah diterapkan sejak UU SDA mulai berlaku, dan diatur kembali dalam PP No 122/2015, pemerintah menjadikan penyediaan air minum sebagai aktivitas pengusahaan air. Sebagai aktivitas pengusahaan, pemenuhan hak rakyat atas air minum dengan demikian dikelola dalam logika bisnis yang selain mengejar keuntungan juga membatasi penerimanya pada yang mampu membeli. Pada hal terlepas dari kemampuan ekonominya, seluruh rakyat berhak menerima akses air minum.

selanjutnya....

BERANDA   SEPUTAR PERTANIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN    DATA DAN FAKTA    TENTANG SITUS INI