FOKUS....

khususnya beras yang kini mulai menimbulkan banyak masalah. Pada era pemerintahan Orde Baru, pengendalian harga pangan menjadi tugas Bulog yang menerapkan strategi intervensi pasar dengan melakukan operasi pembelian gabah petani saat harga jatuh di bawah Harga Dasar Gabah (HDG) (floor price) yang ditetapkan, dan operasi penjualan beras saat harga naik melampaui Harga Tertinggi (ceiling price). Strategi tersebut cukup efektif menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen sehingga petani tetap mendapat keuntungan dan insentif, sementara konsumen tidak diresahkan oleh harga beras yang tak terjangkau. Setelah reformasi ekonomi dan Bulog tidak lagi memiliki hak monopoli untuk distribusi dan impor beras, strategi pengendalian tersebut kehilangan efektivitasnya. Kebijakan penetapan HDG kemudian diganti dengan Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) yang tidak lagi didasarkan pada perhitungan kelebihan pasokan, tetapi pada kemampuan pembiayaan pemerintah. Perkembangan terakhir, HDPP kini digantikan istilahnya menjadi Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat petani dan Harga Acuan Penjualan di tingkat konsumen.

    Baik lewat kebijakan HDPP maupun HAP pemerintah tak lagi memiliki  kekuatan yang memadai untuk menjaga kestabilan harga gabah dan beras di pasar sehingga setiap musim panen raya maupun paceklik dan momen-momen  tertentu, kekhawatiran akan fluktuasi harga pangan selalu menghantui. Hal itulah yang belakangan tampaknya mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengamankan harga pangan dengan menghimpun wakil dari  instansi terkait, termasuk dari  Polri baik ditingkat pusat maupun daerah. Satgas yang dibentuk menjelang Ramadhan 1438/2017 sukses menjaga kestabilan harga pangan dan beras sehingga tingkat inflasi cukup terkendali pada bulan yang biasanya terjadi kenaikan harga pangan tersebut. Namun pada langkah berikutnya, Satgas tampak mengalami  blunder  ketika penggerebekan yang dilakukan mendapat reaksi keras dari masyarakat dan kini  masih terbentur pada masalah hukum yang belum tuntas dan kebijakan harga beras yang masih menggantung.

BERANDA   SEPUTAR PERTANIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN      ARTIKEL    DATA DAN FAKTA    TENTANG SITUS INI 

     Dari strategi intervensi pasar lewat operasi Bulog menjadi strategi  pengamanan lewat operasi Satgas Pangan terlihat pergeseran mendasar dalam upaya stabilisasi harga pangan yang ditempuh pemerintah.  Kasus penggerebekan yang berbuntut pada reaksi  counter productive masyarakat menunjukkan ketidak-tepatan strategi pengamanan lewat Satgas Pangan. Strategi tersebut memicu keresahan dan kecemasan para pelaku pasar karena sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran tindak pengamanan. Beberapa kasus penyitaan beras oleh aparat keamanan juga terjadi di daerah sejak pelibatan aparat keamanan dalam urusan perberasan.  Bila para pelaku pasar resah dan cemas, pasar bisa lumpuh, kegiatan  produksi akan  lesu dan dan ekonomi secara keseluruhan akan terganggu.  Tentu bukan hal semacam itu yang dikehendaki dari  kebijakan stabilisasi  harga pangan. Oleh karena itu kasus penggerebekan gudang beras PT IBU ini harus menjadi momen untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali  keberadaan Satgas Pangan. Jika ternyata  lebih banyak kerugian dari pada manfaatnya tidak perlu segan-segan untuk  membubarkan Satgas Pangan.

     Pemerintah disarankan untuk kembali menerapkan strategi intervensi pasar lewat operasi-operasi yang sesuai hukum-hukum pasar. Bila  mengembalikan peran dan fungsi Bulog sebagai stabilitator harga pangan seperti masa Orde Baru tidak mungkin dilakukan, peran tersebut mungkin dapat diintegrasikan dengan gagasan pembentukan Badan Pangan Nasional  yang diamanatkan oleh UU Pangan dan sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya.  Lewat badan tersebut semua soal terkait pangan dapat sekaligus diberikan jalan keluarnya sehingga ke depan bangsa ini tidak lagi diributkan dengan masalah-masalah pangan yang sama setiap tahun dihadapi.***