Benar bahwa hak azasi rakyat atas akses air minum terbatas untuk kebutuhan hidup sehari-hari
sehingga di atas tingkat kebutuhan tersebut terbuka peluang untuk pemanfaatan secara ekonomi. Namun menyatukan dua kepentingan tersebut
dalam satu konsepsi kebijakan dan strategi menciptakan bias dan distorsi dalam praktek. Meskipun terdapat ketentuan
tarif progresif dan subsidi silang untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan pokok minimal yang mencerminkan hak azasi, dalam
praktek jangkauan pelayanaan dan pengembangan akses air minum lewat SPAM, khususnya dengan sistem jaringan perpipaan, akan mensyaratkan
kemampuan dan potensi ekonomi tertentu dari kelompok masyarakat yang akan dilayani. Hal ini membuat kelompok masyarakat miskin
dan terpencil di kawasan langka sumber-sumber air akan terus terabaikan.
Pengembangan SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan (BJP) sebenarnya lebih tepat menjawab kebutuhan air minum sebagai hak azasi karena program-program yang dilancarkan melalui
strategi ini relatif bebas dari pertimbangan keuntungan ekonomi dan secara obyektif menyasar kelompok masyarakat dan kawasan yang
paling membutuhkan akses air minum. Lewat SPAM BJP seperti pembangunan hidran umum, terminal air, sumur dan mata air terlindungi, pemenuhan hak rakyat atas air minum dapat diarahkan langsung pada target akses air minum yang layak. SPAM Jaringan Perpipaan
tetap dapat digunakan tetapi dengan pendekatan dan sistem pengelolaan yang tidak berorientasi keuntungan (non profit).