Selayang pandang....
     Di tingkat pusat, dari 17 kementrian dalam kabinet pemerintahan, tidak kurang dari enam kementrian yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Kementrian yang relatif dominan berperan adalah Kementrian Lahan, Infrastruktur dan Transportasi (MOLIT) yang bertanggung jawab dalam aspek kuantitas, Kementrian Lingkungan (ME) bertanggung jawab dalam aspek kualitas, Kementrian Pertanian, Pangan dan Pedesaan (MAFRA) bertanggung jawab dalam pertanian, Kementrian Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) bertanggung jawab dalam aspek energi, Kementrian dalam Negeri (MOI) bertanggung jawab dalam hubungannya dengan pemerintah daerah dan Kementrian Pertahanan dan Kemananan Publik (MPSS) bertanggung jawab dalam aspek pertahanan dan keamanan. Hal yang menarik, masing-masing kementrian tersebut, khususnya empat kementrian pertama didukung oleh BUMN yang melaksanakan pengelolaan dalam bidang tugas kementrian masing-masing, seperti K-water di bawah MOLIT, KEC (Korean Environment Corporation) dibawah ME, KRC di bawah MAFRA dan KHNC (Korean Hydro and Nuclear Power Corporation) di bawah MOTIE. Setiap BUMN tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai basis pendiriannya.
     Di tingkat nasional tidak terdapat kementrian atau lembaga permanen yang berfungsi mengkoordinasikan tugas dan fungsi terkait masalah sumber daya air. Namun kebutuhan koordinasi ternyata semakin dirasakan karena dalam praktek perdebatan atau perselisihan antar kementrian dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan sumber daya air ternyata juga terjadi. Oleh karena itu secara darurat dan temporal kini terdapat sebuah kelembagaan koordinasi yang disebut sebagai Water Resources Management Committee yang beranggotakan kementrian terkait dan instansi pemerintah lainnya. Komite ini melakukan pertemuan setiap tiga bulan sekali atau dalam situasi darurat yang dibutuhkan. Salah satu kendala untuk menetapkan status kelembagaan ini secara permanen adalah ketiadaan dasar hukum setingkat undang-undang yang mengatur masalah sumber daya air secara komprehensif. Peraturan tersebut kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah Korea Selatan.
BERANDA  SEPUTAR PERTANIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN      ARTIKEL    DATA DAN FAKTA    TENTANG SITUS INI 
      Sementara itu di tingkat daerah aliran sungai terdapat beberapa kelembagaan koordinasi antara lain River Basin Commission beranggotakan kementrian terkait dan instansi lain, termasuk K-Water dan diketuai oleh Wakil Menteri Lingkungan. Selain itu juga terdapat Dewan Penasehat (Advisory Council) beranggotakan 24 orang dari wakil masyarakat, LSM, dan pelaku usaha; Bussiness Committee beranggotakan Kepala Kantor Lingkungan di DAS bersangkutan (sekaligus sebagai ketua), Direktor lokal MOLIT, Kepala dinas pemerintah lokal terkait dan Direktur Eksekutif K-Water.
      Masalah hak atas air tampaknya belum dikenal dalam pengelolaan sumber daya air di Korea selatan. Untuk membiayai pengelolaan sumber daya air sampai pada pelayanan air minum ke rumah tangga, Pemerintah Korea Selatan memberlakukan sistem tarif yang diberlakukan bagi seluruh pengguna, kecuali untuk pertanian. Sistem tarif yang dimaksud menganut prinsip full recovery cost, termasuk untuk biaya investasi dan keutungannya, namun khususnya untuk pelayanan air minum bagi runah tangga dan pengelolaan sistem pembuangan limbah, pemerintah masih memberikan subsidi. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi rata-rata sekitar USD 4 miliar untuk menutup kekurangan biaya yang ditanggung oleh pengelola dalam dua jenis pelayanan tersebut.***